BARU tersadar, Gubernur Aceh Zaini Abdullah merasa disabotase. “Lon lagee dipeutamong lam guni,” katanya sebagai reaksi atas berbagai kejanggalan yang terjadi terkait mutasi dan prosesi pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahan Aceh, yang dilakukannya pada 5 Februari lalu. 

Pemerintah Aceh diminta menggunakan dana Otonomi Khusus atau Otsus tahun 2013 untuk peningkatan ekonomi yang pro rakyat, seperti pembangunan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal itu dikatakan Aryos Nivada, aktivis Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Selasa (5/2), di Banda Aceh. Menurut Aryos, pemerintah Aceh harus merancang satu desain program yang

DINAMIKA di Aceh terjebak dalam polarisasi simbol, sehingga menurunkan fungsi esensi Pemerintah Aceh untuk memperjuangkan dan melayani kebutuhan publik dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pintu masuknya memperjuangkan kewenangan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) turunan dari UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Selaras dengan headline pemberitaan Serambi (13/9/2013) “Jangan Ulur Pembahasan PP Kewenangan Aceh”. Di sinilah pembahasan dari substansi tulisan ini mengkaji kedua hal tersebut.