Aryos Nivada

SEPEKAN setelah Dr.  Teungku Hasan Muhammad di Tiro  mangkat, masyarakat terus berziarah. Bukan saja kalangan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyebutnya sebagai “wali nanggroe”, akan tapi warga Aceh yang hanya mengenal sosok beliau lewat berita media atau mulut ke mulut. Apa sebenarnya yang menarik dari seorang Hasan Tiro sehingga ia diidolakan, bahkan menjadi iconic perjuangan Aceh?

Kronik sejarah Aceh, terutama rentang 32 tahun terakhir (1976-2005) selalu identik dengan Hasan Tiro. Sejak beliau mendekralasikan Gerakan Aceh Merdeka (AM) di kawasan Gunung Halimun, Pidie, 4 Desember 1976 , kemudian tanggal ini diperingati setiap tahun sebagai Milad Aceh Merdeka, maka konflik antara GAM dengan pemerintah RI terjadi. Selama itu Aceh sarat dengan anyir darah dan bau mesiu. Ribuan nyawa dan harta jadi tumbal.

M Hasan di Tiro sendiri bermukim di Swedia, kemudian seperti menjadi mitos. Hingga ditandatanganinya Memory of Understanding (MoU) perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah RI (15 Agustus 2005) di Helsinky, Tgk Hasan kembali ke Aceh dalam kondisi menua “uzur” dan kesehatan sudah menurun hingga Kamis (3/6/2010) lalu, meninggal dunia. Semoga beliau ditempatkan dengan mulia di sisi-Nya.

Sekarang Hasan Tiro sudah mangkat, tidak ada wasiat langsung yang secara verbal diucapkan beliau, kecuali lewat mulut orang dekatnya Malik Mahmud (perdana menteri GAM)-katanya; “wali berpesan: jagalah perdamaian”. Nah, apakah wali nanggroe memang pernah mengatakan itu? Lalu, siapakah yang dimaksud menjaga perdamaian?  Agaknya ini juga perlu dipertegas.

Tanpa berkeinginan masuk dalam idiom politik, terutama persoalan sensitive berkait fenomena bahwa ada gesekan-gesekan di tubuh mantan aktivis GAM yang kini terhimpun dalam KPA (Komite Peralihan Aceh), mungkin juga perlu ditelaah sebuah status yang ditulis Yusra Habib Abdul Gani (facebook) bahwa Wali nanggroe pernah menyatakan kerisauannya, dengan mengatakan; “Yusra, siapa yang akan menggantikanku jika aku meninggal. Sebab, aku merasakan orang-orang dekatku sudah nampak menghianatiku.” Lalu siapa yang dimaksud telah mengkhianati beliau?

Nah, menganalisis dari penggalan-penggalan pernyataan beliau (Hasan di Tiro) terutama lewat tulisan ataupun artikelnya di berbagai media internasional, kita menjadi sulit memastikan apakah ungkap-ungkapan yang selama ini elite politik GAM merupakan representatif dari cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Hasan Tiro. Konon dalam beberapa tahun, diketahui beliau lebih banyak diam.

Namun lepas dari kebenaran atau tidaknya informasi itu, bahwa Aceh sekarang sudah damai. Artinya secara juridis, tidak ada lagi perang senjata.  Sang “wali” pun sudah meninggalkan kita selamanya. Kecuali itu,  bahwa damai yang kini bersemi di Aceh, bukan hanya faktor kemauan GAM saja untuk mau berunding, akan tetapi adanya  “campur-tangan” Tuhan setelah badai tsunami menyapu sepertiga Aceh (26 Desember 2004) lalu. Bencana itu  menjadi punca penderitaan rakyat, sehingga mengundang solidaritas kemanusiaan. Maka Aceh yang sebelumnya terisolasi, berubah secara serta merta menjadi kampng dunia dengan hadirnya lebih 140 negara.

Dalam kontek itu, saya ingin mengatakan bahwa “damai” yang sedang dinikmati sekarang banyak faktor yang melatarinya, termasuk kerinduan rakyat Aceh karena lelah sekian puluhtahun dalam konflik. Dan juga ilham dasar  seorang Tgk. Hasan Muhammad di Tiro, ketika awal gerakan politiknya. Sesungguhnya ultimate goal (target akhir) yang ingin diwujudkan beliau; bagaimana rakyat Aceh memiliki kedaulatannya sebagai bangsa, mendapatkan hak-hak mereka sebagai rakyat, dan beroleh hidup secara normal baik ekonomi, sosial maupun politik. Mainstream ini  menjadi landasan ideologi gerakan AM lewat power political movement (kekuatan politik nilai-nilai) yang memperjuangkan Aceh sebagai successor state  (negara sambungan).  Antara lain disebutkan, “Successor state yang dimaksud adalah semua kemenangan politik yang kita sudah kita capai di dalam dan luar negeri selama 20 tahun ini karena dunia mengakui kita sebagai bagian sejarah. Itu bukan sebuah dongeng belaka. Hikmah semua ini adalah persengketaan yang ditimbulkan hanya karena perebutan kedudukan saja yang tidak memungkinkan negara menjalankan tujuannya yaitu: untuk mendirikan keadilan untuk semua (Buku: Aceh Dalam NKRI; Yusra Habib Abdul Gani, 2008).

Pertanyaannya; adakah keadilan bagi rakyat bagi rakyat Aceh sudah di capai dalam kondisi damai saat ini? Rakyat di desa-desa yang selama puluhan tahun paling menderita lahir-batin akibat konflik, rakyat yang sering dijadikan “perisai” untuk suatu kepentingan elite politik dan kelompok tertentu di Aceh? Mungkin akan ada bantahan, bahwa Aceh saat ini masih dalam proses transisi.  Namun setelah lima tahun lebih pasca MoU Helsinki, rakyat tetap saja dalam keadaan mereka; miskin, menderita, bodoh atau sering dibodoh-bodohi.

Itulah yang menjadi ironis, sebab ketika rakyat Aceh menyematkan harapan damai dan sejahtra, bahkan menyerahkan seluruh  nasibnya pada elit pengambil kebijakan, ternyata para elite justru sibuk dengan urusannya sendiri, hidup hedonis dan memperkaya diri. Agaknya inilah yang dimaksud “damai” karena  elite sedang merayakan romantikanya.

Mengamati kondisi obyektif saat ini di Aceh,  secara ideoligis tidak berbanding lurus dengan bangunan gerakan pemikiran yang diusung oleh Tgk. Hasan Muhammad di Tiro. Setidaknya ada suatu yang stagnan akibat pemahaman mengimplementasikan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan di Aceh.

Elite Aceh justru cenderung melupakan bahwa apa yang saat ini diraih juga sebagai andil dan perjuangan rakyat, bukan hegemoni suatu kelompok tertentu, yang kemudian menelikungnya menjadi politik sekedar mendapatkan kekuasaan dan kekayaan material.

Jika demikian fenomenanya, apakah gagasan damai, kesejahtraan dan keadilan untuk semua yang ingin diwujudkan sang “wali” sudah terkubur bersama kepergiannya? Kalau begitu, apa yang tersisa buat rakyat Aceh saat ini dan ke depan. Itu mungkin menyebabkan selama sepekan ini, rakyat desa terus mengalir berziarah ke makam beliau di Mere, Aceh Besar, sebagai bentuk ekpresi dari pengaduan dan kegaulan mereka tidak lagi memiliki “wali”.

Terakhir penutup tulisan ini, kewajiban semua pihak di Aceh, khususnya Gubernur Aceh, para Bupati di kabupaten/kota dan para anggota DPRA untuk mewujudkan cita - cita wali yaitu mendapatkan hak sebagai sebuah bangsa, beroleh hidup secara normal baik ekonomi, sosial maupun politik. Artinya Wali telah selesai berjuang dengan segala resikonya. Kini kewajiban para elit pengambil kebijakan untuk memperjuangkan cita-cita wali tersebut. Mereka tidak boleh lari, tetapi hadapi dan penuhi kebutuhan dasar rakyat. Jangan kecewakan rakyat dan Wali yang telah berjuang. Hingga damai ini telah teraih dan dinikmati semua rakyat Aceh.