berorientasi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Dalam penggunaan dana Otsus pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat, tentu dengan program-program yang pro rakyat, seperti pertanian dan perkebunan,”ujar dosen Ilmu Politik Universitas Almuslim Bireuen ini. Kata Aryos bila dana Otsus mampu dioptimalkan untuk sektor tersebut dengan cara membangun usaha berbasis UKM maka tingkat pengangguran di Aceh akan berkurang dan pendapatan masyarakat akan lebih membaik.
Namun ada hal penting yang tak boleh dikesampingkan oleh pemerintah dalam hal mengelola dana Otsus. “Pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk mengawal, tentunya prinsip transparansi harus diretapkan. Sehingga elemen masyarakat sipil bisa memberikan masukan dan kritikan bilamana terjadi penyimpangan,” tambahnya.
Mengaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menurut Aryos penggunaan dana Otsus selama ini masih cacat, dalam artian dana Otsus belum tepat sasaran dan tidak transparan. Bahkan selama ini tidak ada pembangunan fundamental terhadap ekonomi masyarakat, sehingga dana yang begitu besar habis menguap begitu saja tanpa ada hasil apapun. “Jika dana Otsus tidak dioptimalkan hanya sebatas bagi-bagi kesejahteraan untuk kelompok sendiri, maka Aceh tidak akan mandiri dari segi bisnis pemerintah dan rakyat Aceh akan terus miskin,” Ujarnya.
Lebih jauh kata Aryos, bila penggunaan Otsus tidak berorientasi untuk mendapatkan PAD, maka Aceh dikhawatirkan bisa bangkrut karena dana Otsus hanya diberikan selama 20 tahun, dari tahun 2008 hingga 2028 nantinya. Pada tahun 2013 Pemerintah Aceh mendapatkan dana Otsus mencapai Rp6,22 triliun. -
See more at: Diliputnews.com
