Aryos Nivada
Pengamat Politik dan Keamanan Aceh
Geopolitik di bumi serambi mekah semakin memanas, dikarenakan pertarungan elit politik. Muncul tanda tanya siapa yang diuntung dan siapa yang dirugikan. Situasi politik saat ini sangat menarik untuk di telik lebih dalam lagi. Konflik memperebutkan kekuasaan sudah biasa, tetapi perilaku elitnya atau aktornya yang menarik bagi saya untuk menganalisisnya. Tentunya posisi objektifan sebagai pengamat di letakan paling depan.
Langsung saja, keadaan perpolitikan Aceh yang paling diuntungkan adalah partai nasional (Parnas) dengan kepentingan Pemerintah pusat. Mengapa konflik antara partai lokal dan calon independent dijadikan momentum bagi konsolidasi dan kebangkitan kembali parnas dari keterpurukan pada Pemilukada 2006 lalu. Bisa dikatakan kelemahan politik dan ketidakberpihakan politik kepada parlok dan kandidat independent tertangkap dengan jeli oleh kalangan parnas. Tidak mengherankan parnas bermain menjadi aktor utama dalam mendorong kepentingan pusat agar bisa berjalan dan terwujud. Indikator parnas melakukan konsolidasi internal dan eksternal, dikarenakan pengaruh dimata konstituen telah meredup. Oleh karena itu parnas sangat oportunis memanfaatkan peluang atau momentum yang berpihak kepada partainya dan Pemerintah pusat.
Bukti parnas mengikuti arus, ketika parnas masuk dalam pusaran penolakan pemilukada tepat waktu (penundaan) bersama parlok. Langkah parnas mendukung penundaan merupakan hitung-hitung politik yang matang. Dikarenakan sebagai upaya sambil membangun kekuatan politik dalam rangka meraih dukungan grass root. Tidak hanya itu saja tujuan dari parnas dan parlok. Keduannya ingin menurunkan kekuatan serta pengaruh politik kandidat independent, bilamana tidak menjabat lagi sebagai orang nomor satu. Bisa dipastikan posisi kandidat independent yang bertarung secara politik melemah.
Tetapi sejak berpikir ulang lagi, bagaimana bila terbalik. Bukannya malah melemahkan kandidat dari independent, justru menguatkan. Logikannya, ketika kandidat dari incambent maju kembali tidak menjabat sebagai orang nomor satu, malahan makin lincah terjun ke grass root membangun dukungan. Seharusnya ini juga harus tertangkap dan terbaca oleh parnas maupun parlok. Bagi parlok, mereka ingin memperbesar kekuasaan tidak hanya di legislatif, akan tetapi di eksekutif pun menjadi target kekuasaan berikutnya. Parnas pun mendapatkan keuntungan, manakala penundaan terjadi.
Analisisnya pejabat sementara gubernur kemungkinan besar di isi oleh utusan pemerintah pusat. Bilamana terjadi, maka peluang bermain mata antara pejabat sementara dengan parnas untuk memenangkan calon yang di jagokan parnas. Pemerintah pusat memiliki kepentingan kuat terhadap Aceh dalam bentuk apa pun, maka dibutuhkan pihak yang bisa memfasilitasi. Parnas-lah yang hanya bisa memfasilitasi kepentingan pusat ke Aceh.
Pengalaman membuktikan, berdasarkan catatan media hubungan disharmonis antara legislatif, eksekutif, dan pemerintah pusat sering kali menjadi totonan bagi rakyat Aceh maupun nasional. Komunikasi satu arah sangat sulit terbentuk, ketika posisi kekuasaan di isi oleh dua orang yang berbeda atau kelompok yang berbeda. Otomatis, orang maupun kelompok tertentu akan menjalan strategi meraih kekuasaan di kedua ranah tersebut.
Hal ini menunjukan parnas memainkan posisi yang menggiring bola. Sekali lagi saya bertegas, parnas tidak mau kecolongan lagi. Pengalaman 2006 merupakan pukulan telak kekuatan politik parnas tidak diminati lagi. Dimana hampir setengah kepala daerah di menangi kandidat dari independent. Di sisi lain parnas juga memiliki hasrat besar untuk memperkecil kekuatan parlok di Aceh dan calon independent. Tidak menutup kemungkinan parnas juga menggunakan strategi pasang dua kaki. Maksudnya, akibat melemahnya konsolidasi di internal partai lokal yang belum kuat, dimana satu-sama lain kadernya tidak se-visi dan se-misi. Wal hasil parnas mengambil celah ini sebagai peluang yang bisa mengembalikan kejayaan parnas. Bahasa lainnya parnas sudah punya nyali menunjukan taringnya kembali setelah tidur panjangnnya.
Konsekuensi logisnya, perseteruan elit atau aktor politik yang tidak terselesaikan akan membawa dampak langsung kepada rakyat. Belum lagi merusak sistem birokrasi dan administrasi yang seharus sudah terencana, menjadi tersendat dan berubah. Program – program pembangunan mulai dari nasional, provinsi hingga ke kabupaten/kota pun menjadi tidak jelas pelaksanaannya. Berkaitan daripada itu maka peran pemerintah pusat melalui Mendagri harus bertindak tegas dalam menentukan sikap politik terhadap situasi geopolitik Aceh saat ini. Peran masyarakat sipil pun dituntut dalam memfasilitasi carut marut perpolitikan di Aceh. Bentuknya mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam upaya mencari solusi.
