Mon, Feb 22nd 2010, 09:33
http://www.serambinews.com/news/view/24734/politikus-kutu-loncat
Politikus “kutu loncat” atau” loncat pagar”, saat ini mulai beraksi di Aceh. Meskipun sebenarnya tipikal politikus ini bukan budaya baru dalam belantara politik Indonesia.. Hanya saja modus dan bungkusannya yang berganti. Atau secara umum, baju baru partai politik saja melalui kader-kadernya yang melakukan tindakan itu dari pendahulunya.
Dalam konteks ke-acehan, fenomena itu cenderung sebagai budaya buruk dalam pendidikan politik kepada masyarakat. Dan tulisan ini sekedar memberi ingatan, terutama rakyat memahami siapa mereka kutu loncat politik itu, ciri-cirinya dan motivasi mereka melakukan loncat pagar. Istilah politikus kutu loncat, atau pelacur politikus, sebenarnya hanya pilihan diksi kata saja. Dan saya memiliki frame thinking confirugation (kerangka berpikir - red) dengan memaknai bahwa politikus loncat pagar itu, bila se seorang yang perpindah dari satu partai ke partai lain. Bahkan prilaku itu dapat berlangsung terus, dan sekarang fakta dapat diamati menyusul adanya sejumlah partai politik yang bakal melakukan restruksasi dalam beberapa bulan ke depan ini.
Secara ideology, sosok politikus semacam itu (kutu loncat) sesungguhnya mereka tidak memiliki kepercayaan diri, bahkan boleh disebut sosok yang anomal dengan kerapuhan ideology. Lalu, apa yang bisa diharapkan ketika politikus kutu loncat ini memegang kendali kekuasaannya? Berdasarkan pengamatan saya dari beberapa partai politik di Aceh, yang melakukan hajatan musyarawah besar pemilihan struktur baru banyak wajah-wajah lama dari partai politik yang sudah ada. Inilah yang membersit pertanyaan ; apa yang mendasari perilaku itu terjadi? Apakah benar-benar untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya? Jangan-jangan dengan dalih membela rakyat, sebenarnya mereka hanya mencari kekuasaan yang akhirnya hanya untuk meraih kepentingan pribadi.
Memang benar secara harfiah tujuan berpolitik meraih kekuasan. Namun jangan salah mengartikan tujuan itu, dimana kekuasaan yang benar-benar memperjuangkan hak-hak dasar rakyat ataupun konsistuennya. Inilah yang tak dimiliki sebagian besar politikus kita, bahwa sepanjang rute karir politik mereka terus saja membohongi rakyat. Maka wajar rakyat menjadi pasif dalam berdemokrasi . Musibah yang terjadi justru nilai-nilai demokras semakini menjadi luntur dan menghadirkan ketidakstabilan dalam sebuah tatanan pemerintahan.
Saya ingin mempertegas menjamurnya politikus loncat pagar, karene kepentingan pribadi yangdikedepankan. Maka mereka terus bertualang mencari partai politik dengan menawarkan deal-deal keuntungan secara personal baik secara kedudukan dalam struktur. Boleh jadi juga dimotivasi karena untuk mencari kerja guna mengamankan posisi mata pencahariannya.
Politikus loncat pagar, secara ideologi, memang tidak memilikinya, terutama koimitmen kepartaian. Kecuali dianggap sebagai tempat atau lahan mendapatkan kerja. Maka ketika partai itu tidak bisa memberi keuntungan secara material, mereka tanpa beban akan melepaskannya. Intinya tidak ada rasa memiliki partai dan melemahnya loyalitas secara pribadi mereka. Jadi tidak salah bila tipe politikus loncat pagar diragukan kesetiaannya kepada partai.
Faktor lain adalah tidak sangggup berinteraksi secara harmonis dengan politikus lainnya yang berakibat konflik secara internal. Seharusnya, ketika seseorang sudah menentukan jalan hidupnya (garis tangannya) ingin berpolitik, maka dirinya juga harus siap menerima konsekuensi apa pun yang terjadi bila sudah masuk ke partai tersebut.
Faktor konflik internal dan ketidaksepahaman ideology menurut saya hanya sebagai alat merasionalisasikan agar masyarakat memaklumi (pemakluman) atas pembelotan yang dilakukan politikus tersebut. Itu kesalahan personal saja yang tidak bisa menempatkan diri dengan bahasa lain tidak bisa mengelola dirinya bagaimana menyelesaikan friksi-friksi di internal partai. Jangan menjadikan masalah itu sebagai nilai negative tidak semua masalah berakhir (bermuara) pada konflik, karena konflik bisa melahirkan nilai posifinya. Hal ini sejalan dengan teori resolusi konflik. Kalau semua faktor itu tidak bisa diredam atau di carikan solusi alternativenya, maka yang terjadi visi dan misi partai menjadi mandul tak berdaya.
Kesemua itu berakar dari sistem kaderisasinya yang di bangun partai politik sendiri, dimana berdampak pada krisis kader dari partai menyebabkan partai tertentu mengambil politikus loncat pagar. Bisa jadi partai politik tidak bisa memformulakan apa yang cocok untuk melakukan system kaderisasi, terkadang partai politik masih menggunakan formula lama yang tidak menjawab kondisi kekinian, sehingga bisa dikatakan formula tersebut sudah kadarluarsa. Ibaratnya pola berpikir generasi saat ini belum tentu sama dengan generasi era sebelumnya.
Sistem rekrutmen yang di bangun partai politik selama ini karena tidak benar-benar mengedepankan kualitas tokohnya, menjadi suatu fatal. Selama ini terlihat parpol hanya memandang sosok aspek kepopuler semata. Popularitas diharapkan akan menjaring konstituan untuk memilih partai bersangkutan.
Idealnya, seorang kader partai memahami arah perjuangan partai, mengerti bagaimana memposisikan untuk membesarkan partai, dan bagaimana menjadi pejuang dalam merealisasikan visi dan misi partai. Namun itu realitas perpolitikan kita yang sangat lemah dalam etika politik, sehingga aktivitas politik semata-mata bertujuan untuk meraih kekuasaan.
Para politikus kutu loncat, hakekat tidak mamahami kultur berpolitik itu sendiri. Padahal Ricoeur, telah menegaskan bahwa etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual saja, tetapi terkait dengantindakan kolektif (etika sosial) Artinya seorang politikus bukan di nilai dari kepopuleran atau hebatnya kemasan ketika berkampanye di panggung tapi bagaimana komitemen kerakyatannya secara terus menerus. Dalam riuhnya pergantian sejumlah partai politik di Aceh, rakyat hendaknya lebih bijak sehingga bisa memilih dan memilah-siapa politikus yang berwatak kutu loncat atau bukan. Dimaksudkan agar rakyat tidak salah memilih
* Penulis adalah pemerhati politik dan keamanan, tinggal di Banda Aceh.
Dalam konteks ke-acehan, fenomena itu cenderung sebagai budaya buruk dalam pendidikan politik kepada masyarakat. Dan tulisan ini sekedar memberi ingatan, terutama rakyat memahami siapa mereka kutu loncat politik itu, ciri-cirinya dan motivasi mereka melakukan loncat pagar. Istilah politikus kutu loncat, atau pelacur politikus, sebenarnya hanya pilihan diksi kata saja. Dan saya memiliki frame thinking confirugation (kerangka berpikir - red) dengan memaknai bahwa politikus loncat pagar itu, bila se seorang yang perpindah dari satu partai ke partai lain. Bahkan prilaku itu dapat berlangsung terus, dan sekarang fakta dapat diamati menyusul adanya sejumlah partai politik yang bakal melakukan restruksasi dalam beberapa bulan ke depan ini.
Secara ideology, sosok politikus semacam itu (kutu loncat) sesungguhnya mereka tidak memiliki kepercayaan diri, bahkan boleh disebut sosok yang anomal dengan kerapuhan ideology. Lalu, apa yang bisa diharapkan ketika politikus kutu loncat ini memegang kendali kekuasaannya? Berdasarkan pengamatan saya dari beberapa partai politik di Aceh, yang melakukan hajatan musyarawah besar pemilihan struktur baru banyak wajah-wajah lama dari partai politik yang sudah ada. Inilah yang membersit pertanyaan ; apa yang mendasari perilaku itu terjadi? Apakah benar-benar untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya? Jangan-jangan dengan dalih membela rakyat, sebenarnya mereka hanya mencari kekuasaan yang akhirnya hanya untuk meraih kepentingan pribadi.
Memang benar secara harfiah tujuan berpolitik meraih kekuasan. Namun jangan salah mengartikan tujuan itu, dimana kekuasaan yang benar-benar memperjuangkan hak-hak dasar rakyat ataupun konsistuennya. Inilah yang tak dimiliki sebagian besar politikus kita, bahwa sepanjang rute karir politik mereka terus saja membohongi rakyat. Maka wajar rakyat menjadi pasif dalam berdemokrasi . Musibah yang terjadi justru nilai-nilai demokras semakini menjadi luntur dan menghadirkan ketidakstabilan dalam sebuah tatanan pemerintahan.
Saya ingin mempertegas menjamurnya politikus loncat pagar, karene kepentingan pribadi yangdikedepankan. Maka mereka terus bertualang mencari partai politik dengan menawarkan deal-deal keuntungan secara personal baik secara kedudukan dalam struktur. Boleh jadi juga dimotivasi karena untuk mencari kerja guna mengamankan posisi mata pencahariannya.
Politikus loncat pagar, secara ideologi, memang tidak memilikinya, terutama koimitmen kepartaian. Kecuali dianggap sebagai tempat atau lahan mendapatkan kerja. Maka ketika partai itu tidak bisa memberi keuntungan secara material, mereka tanpa beban akan melepaskannya. Intinya tidak ada rasa memiliki partai dan melemahnya loyalitas secara pribadi mereka. Jadi tidak salah bila tipe politikus loncat pagar diragukan kesetiaannya kepada partai.
Faktor lain adalah tidak sangggup berinteraksi secara harmonis dengan politikus lainnya yang berakibat konflik secara internal. Seharusnya, ketika seseorang sudah menentukan jalan hidupnya (garis tangannya) ingin berpolitik, maka dirinya juga harus siap menerima konsekuensi apa pun yang terjadi bila sudah masuk ke partai tersebut.
Faktor konflik internal dan ketidaksepahaman ideology menurut saya hanya sebagai alat merasionalisasikan agar masyarakat memaklumi (pemakluman) atas pembelotan yang dilakukan politikus tersebut. Itu kesalahan personal saja yang tidak bisa menempatkan diri dengan bahasa lain tidak bisa mengelola dirinya bagaimana menyelesaikan friksi-friksi di internal partai. Jangan menjadikan masalah itu sebagai nilai negative tidak semua masalah berakhir (bermuara) pada konflik, karena konflik bisa melahirkan nilai posifinya. Hal ini sejalan dengan teori resolusi konflik. Kalau semua faktor itu tidak bisa diredam atau di carikan solusi alternativenya, maka yang terjadi visi dan misi partai menjadi mandul tak berdaya.
Kesemua itu berakar dari sistem kaderisasinya yang di bangun partai politik sendiri, dimana berdampak pada krisis kader dari partai menyebabkan partai tertentu mengambil politikus loncat pagar. Bisa jadi partai politik tidak bisa memformulakan apa yang cocok untuk melakukan system kaderisasi, terkadang partai politik masih menggunakan formula lama yang tidak menjawab kondisi kekinian, sehingga bisa dikatakan formula tersebut sudah kadarluarsa. Ibaratnya pola berpikir generasi saat ini belum tentu sama dengan generasi era sebelumnya.
Sistem rekrutmen yang di bangun partai politik selama ini karena tidak benar-benar mengedepankan kualitas tokohnya, menjadi suatu fatal. Selama ini terlihat parpol hanya memandang sosok aspek kepopuler semata. Popularitas diharapkan akan menjaring konstituan untuk memilih partai bersangkutan.
Idealnya, seorang kader partai memahami arah perjuangan partai, mengerti bagaimana memposisikan untuk membesarkan partai, dan bagaimana menjadi pejuang dalam merealisasikan visi dan misi partai. Namun itu realitas perpolitikan kita yang sangat lemah dalam etika politik, sehingga aktivitas politik semata-mata bertujuan untuk meraih kekuasaan.
Para politikus kutu loncat, hakekat tidak mamahami kultur berpolitik itu sendiri. Padahal Ricoeur, telah menegaskan bahwa etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual saja, tetapi terkait dengantindakan kolektif (etika sosial) Artinya seorang politikus bukan di nilai dari kepopuleran atau hebatnya kemasan ketika berkampanye di panggung tapi bagaimana komitemen kerakyatannya secara terus menerus. Dalam riuhnya pergantian sejumlah partai politik di Aceh, rakyat hendaknya lebih bijak sehingga bisa memilih dan memilah-siapa politikus yang berwatak kutu loncat atau bukan. Dimaksudkan agar rakyat tidak salah memilih
* Penulis adalah pemerhati politik dan keamanan, tinggal di Banda Aceh.
