DEMO mendukung pemerintahan IRNA (Irwandi-Nazar) dengan “istimasi” massa berjumlah sekitar 2800 orang, menjadi tanya besar. Kita patut angkat salut pada pemerintahan ini. Namun demontrasi yang digelar pada Senin (8/2/10) itu cenderung sebagai wujud politik panik dan pencitraan dari carut marut kondisi kepemimpinan Aceh saat ini yang tidak mampu menghela Aceh menuju pembaharuan dan pembangunan di segala aspek.
Aksi itu, menurut saya, hanya satu kamuflase berbungkus keindahan sesaat. Mengapa? Sebab tidak sulit melihat indikator, sehingga tidak usaha menerapkan dengan metode evaluasi dan monitoring tertentu. Lihat saja secara kasat mata negeri Aceh ini yang masih dalam garis kemiskinan. Sehingga pemerintahan IRNA coba mengkelabui kata impian rakyat itu.
Saat ini kita bisa amati bagaimana tingkat pengangguran pasca BRR NAD – Nias, termasuk mantan kombatan yang dulu berjuang, namun terabaikan karena mereka tidak mendapatkan akses memperoleh pekerjaan. Maka digelarnya aksi “mendukung” Irwandi dengan memobilisasi massa—dan kabarnya diberikan uang saku itu bukan solusi untuk memperbaiki keadaan, kecuali hanya sekedar pencitraan semu dengan tujuan menunjukan akan kinerja yang bagus. Padahal masih jauh dari harapan masyarakat Aceh.
Indikator lain, bagaimana kondisi pemberitaan yang dilansir media massa sebagai ekses ketidakstabilan secara politik dan ekonomi. Akar masalahnya adalah masyarakat tidak sejahtra, bahkan merasakan seperti tidak ada peran pemerintah Aceh dalam mendorong pembangunan Aceh. Memang ada program yang dibuat, namun apakah itu sudah menjawab keinginan rakyat Aceh? Tabir di balik tabir demostrasi tersebut, pertama, lebih sebagai strategi politik pemerintahan IRNA untuk pembenaran kalau mereka mendapat dukungan, dan ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan independent ini mengalami kemajuan. Inilah politik panik dan politik pencitraan dengan memutar balik fakta atas penderitaan yang dialami rakyat Aceh.
Kedua, aksi demo sebagai agenda study case (studi kasus) menilai respon masyarakat atas kepemimpinannya. Boleh jadi untuk mengukur apakah Irwandi akan bisa mencalonkan diri kedua kali sebagai gubernur Aceh pada tahun 2012. Namun, ingat, masyarakat Aceh memiliki kecerdasan kolektif, mana kejujuran dan mana itu intrik politik. Masyarakat Aceh sudah memiliki catatan bagaimana sepak terjang Irwandi Yusuf selama tiga tahun memimpin Aceh. Satu hal yang pasti, ukuran massa sekitar “2800 orang” itu bukan jaminan suara dari seluruh masyarakat Aceh yang jumlahnya empat juta. Malahan itu akan jadi boomerang, ketika rakyat membuar penilaian sendiri.
Ketiga, demo itu dapat dipandang sebagai wujud reaksioner berlebihan dari Irwandi Yusuf dalam menyingkapi atas kritikan – kritikan yang selama ini tertuju padanya. Seharusnya kritikan itu disikapi secara bijaksana sekaligus menjadi otokritik (intropeksi diri) bagi pemerintahan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Orang yang mengkritik itu bagian atas tanggung jawab dan kepedulian dari kondisi sosial masyarakat guna memberikan masukan positif. Itulah hakekat sesungguhnya keberadaan kelompok penyeimbang (kelompok ketiga) yaitu pengkritik.
Dilihat dari “kacamata” politik, ada beberapa hal yang membuat rakyat bisa terluka, apalagi ketika panitia demostrasi pro Irwandi Yusuf tidak mempersiapkan secara matang. Ini diamati berdasarkan berita media yang menyatakan, masyarakat diberikan makan nasi basih berujung masuk rumah sakit, dan sebagainya. Bukankah ini boomerang? Ada juga massa yang merasa dibohongi, misal aksi itu berdalih untuk berzikir dan bertemu ulama di Asrama Haji Banda Aceh. Tindakan itu sangat mencerderai prinsip – prinsip berdemokrasi secara santun dan transparan. Jika saja panitia jujur tentu mereka tidak berangkat ke Banda Aceh. Artinya aksi itu justru mempertegas kegagalan Irwandi Yusuf. Bagi saya tindakan itu sebagai alat memperoleh keegoisan semata saja..
Sebagaimana dikatakan koordinator aksi, Nurmasyitah Ali, bahwa dana demo diperoleh dari sumbangan orang Aceh berada di Malaysia, Filipina, dan lainnya, maka logika saya, biasanya mereka mau mendanai jika pasti ada deal-deal keuntungan. Kejanggalan ini lagi tidak mungkin mengumpulkan dana dengan waktu sangat realatif singkat. Jadi ini menjadi tanda tanya besar dari manakah biaya demostrasi itu?
Saya menyarankan pemerintah Aceh masih memiliki sisa dua tahun untuk memperbaiki kinerja mereka. Seharusnya ini dimanfaatkan secara serius dan bisa memberikan keyakinan pada rakyat, tanpa harus aksi demo mendukung segala. Saatnya mewujudkan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan kritikan disikapi secara bijak bukan dengan cara premanisme dan kekanak-kanakan. Semua berkeinginan Aceh ini lebih baik dan damai.
* Penulis adalah pengamata politik dan keamanan, tinggal di Banda Aceh.
