Aryos Nivada
Mahasiswa Pascasarjana UGM Jurusan Politik dan Pemerintahan
“Nasib” kata syarat makna yang dalam. Begitulah menggambarkan keadaan partai nasional terbagi menjadi dua nasib. Satunya bernasib berbeda dari kesepakatan yang sudah di bangun Demokrat dan PPP di tengah jalan mengambil sikap berbeda, dimana kita ketahui awalnya tergabung dalam Forum Lintas Partai Politik Aceh (FLP2A). Karena faktor kepentingan menjagokan Nazar berpasangan dengan Nova Iriansyah sebagai gubernur ke depan telah membawa perubahan nasib kedua partai yang mengusungnya.
Lantas bagaimana dengan nasib partai lainnya? Bagaimana juga hubungan partai nasional dengan partai lokal sebagai penguasa parlemen? Apa keuntungan yang di dapatkan partai nasional seperti Golkar, PAN, PKS tidak turut serta pada pilkada 2011? Mengapa mereka tidak berani maju? Partanyaan itu menjadi rambu-rambu dalam mengkontruksikan pemikiran saya.
Kalau berbicara nasib partai yang tidak ikut. Ini berhubungan erat dengan apa untung dan ruginya. Golkar, PAN, dan PKS tidak berpartisipasi dalam pilkada 2011. Ketiga partai nasional yang sudah malang melintang dalam perpolitikan di Indonesia jelas memiliki kalkulasi sendiri dalam menentukan nasib partainya.
Forum Lintas Partai Politik Aceh atau FLP2A
Suhu perpolitikan di Aceh kian memanas. Perebutan menjadi orang nomor satu tak terbendung lagi. Parnas melalui Demokrat dan PPP mengambil sikap berbeda Baik kandidat perorangan maupun dari partai bertarung menjadi pemenang. Segala usaha dan strategi akan ditempuh oleh elit politik asalkan menang. Berangkat dari kondisi tersebut, memunculkan tanda tanya siapa yang diuntung dan siapa yang dirugikan? Untuk itulah sangat menarik menilik lebih dalam lagi perseteruan dalam ajang memperebutkan kekuasaan.
To the point, berdasarkan pendapat saya, arus politik menjelang Pemilukada lebih di untungkan dari kalangan partai nasional (parnas). Momentum telah memberikan ruang bagi partai nasional bangkit kembali dari keterpurukan. Sejarah telah mencatatnya, dimana pada pemilukada tahun 2006 kandidat yang di usung parta nasional kalah telak dari kandidat independent (perorangan). Ada beberapa indikator penyebab kekalahan pada pemilukada tahun 2006, pertama; konsolidasi yang kurang kuat internal maupun eksternal, kedua; keapatisan masyarakat dengan kandidat dari parnas, ketiga; kurang membangun komunikasi dengan konstituen, dan keempat; tidak memperhitungkan arus politik yang sedang diinginkan rakyat Aceh.
Tetapi, kondisi kekinian berkata lain. Masyarakat Aceh atau konstituen telah mulai menurun rasa keberpihakan kepada kandidat perorangan. Hal ini disebabkan hampir keseluruhan kandidat perorangan yang memerintah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kehidupan masyarakat Aceh secara holistik. Bahkan di suguhi akan tontonan perseteruan pemimpin yang terpilih dari jalur perorangan. Di sisi lain kinerja partai lokal yang tidak benar-benar serius memperjuang aspirasi konstitutennya menyebabkan redupnya dukungan masyarakat Aceh terhadap partai politik lokal.
Kondisi itu tertangkap dengan jeli oleh kalangan parnas. Tidak mengherankan parnas bermain menjadi aktor utama dalam mendorong kepentingan pusat agar bisa berjalan dan terwujud. Momentum tersebut, sekaligus melakukan konsolidasi internal dan eksternal bagi parnas. Oleh karena itu parnas sangat oportunis memanfaatkan peluang atau momentum yang berpihak kepada partainya dan Pemerintah pusat.
Indikator parnas menjadi pemain utamannya, ketika parnas membuat skenario situasi perseteruan yang awalnya terjadi antara partai politik lokal dengan calon gubernur dari perorangan. Lebih jauh lagi parnas menciptakan pusaran perseteruan yang kian membesar, ibarat pusaran angin tornado. Di tunjukan dengan mendukung penundaan pemilukada, tentunya sudah melakukan kalkulasi politik secara matang.
Saya menilai alasan pendukungan parnas penundaan, dikarenakan sebagai upaya sambil membangun kekuatan politik dalam rangka meraih dukungan grass root. Strategi lainnya, ketika gubernur dijabat oleh perwakilan pemerintah pusat. Bilamana terjadi, maka peluang bermain mata antara pejabat sementara dengan parnas untuk memenangkan calon yang dijagokan parnas. Dengan syarat parnas terkonsolidasi satu dukungan. Pemerintah pusat memiliki kepentingan kuat terhadap Aceh dalam bentuk apa pun, maka dibutuhkan pihak yang bisa memfasilitasi. Parnas-lah yang hanya bisa memfasilitasi kepentingan pusat ke Aceh. Tidak hanya itu saja tujuan dari parnas dan parlok. Keduanya ingin menurunkan kekuatan serta pengaruh politik kandidat independen, bilamana tidak menjabat lagi sebagai orang nomor satu.
Tidak menutup adanya strategi lain yang di lakukan parnas. Beranjak dari mempertimbangkan hal tersebut. Maka parnas akan mengambil posisi memasang dua kaki. Ilustrasinya, parnas berpeluang memainkan skenario politik secara diam-diam mendukung hadirnya kandidat independent agar berseteru dengan Partai lokal Aceh. Disisi lain parnas juga memposisikan sebagai pihak yang tidak setuju independent, sekaligus berpihak kepada Partai Aceh yang menolak. Dari keadaan yang saling berseteru inilah dimanfaatkan parnas untuk melakukan konsolidasi internal dan eksternal. Di kolaborasikan dengan strategi meraih keuntungan dari perseteruan tersebut. Walhasil parnas mengambil celah ini sebagai peluang yang bisa mengembalikan kejayaan parnas. Bahasa lainnya, parnas sudah punya nyali menunjukan taringnya kembali setelah tidur panjangnya.
Saat ini kelemahan utama parnas di perpolitikan Aceh yaitu tidak bisa mengimbangi kekuatan politik Partai lokal yang sedang mendominasi. Mengimbangi bukan dilihat dari jumlah kursi saja, tetapi bargaining (bargain) politik yang bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Faktanya partai-partai nasional tidak terkonsolidasi dengan kuat. Bahkan peta dukungan terpecahkan, sehingga tidak bisa menandangi kekuatan Partai lokal Aceh mendukung kandidat yang di usungnya pada Pemilukada mendatang (2011-2015). Satu sama lain mendukung mengajukan kandidat yang dijagokan. Hemat saya seluruh parnas harus mengajukan calon tunggal untuk menandingi kekuatan partai lokal yang masif.
Bahkan baru-baru ini parnas, setuju terhadap usulan Mendagri untuk cooling down. Menariknya, ada sinyal setuju pemilukada tidak di tunda tertangkap di pertemuan tersebut. Dengan katalain ada perubahan arus politik yang berbalik arah mendukung tetap waktu pelaksanaan pemilukada. Peluang lainnya parnas bisa membuat seting politik melemahkan jalur politik perorangan dan partai lokal dengan menilai gejala-gejala anatomi politik yang dilakukan. Kelihaian parnas tidak hanya sampai di situ saja, pada pemberitaan media SI (13/08/2011) Panitia Khusus DPRA meminta penundaan pemilukada. Ini pertanda bahwa parnas betul menjadi sutradara utama menggiring arus politik Aceh. Di ibaratkan saat ini parnas menjadi sutradara dalam film perpolitikan Aceh menjelang pemilukada yang kian dekat dengan judul “Kebangkitan Parnas”. []
